Breaking News

Dewan Tuding PUPR Rejang Lebong Tak Serius Tangani Banjir


Hearing Komisi III DPRD Rejang Lebong bersama DLH, BPBD, PUPR tentang masalah banjir

REJANG LEBONG – Bencana alam banjir yang melanda dibeberapa titik di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu yang terjadi belakangan ini mendapat perhatian serius Anggota Komisi III DPRD Rejang Lebong. Pasalnya banyak laporan warga korban banjir yang masuk ke anggota dewan agar Pemerintah Daerah tidak tinggal diam terhadap masalah banjir.

Rabu pagi (28 Februari 2018), Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen, bersama anggota Rudi Nasution, Ari Wibowo, Fenny Theresia, dan Guntur Utama Jaya, menggelar hearing dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

Sayangnya, dalam rapat tersebut Kepala Dinas PUPR atau Kepala Bidang Pengairan tidak bisa memenuhi undangan rapat yang dilayangkan Ketua Komisi III. Hal itu langsung menuai kritikan tajam dari politisi PAN, Ari Wibowo. Ia menyayangkan dengan ketidakhadiran pihak yang berkompeten di PUPR dalam rapat tersebut.

“Tadi pak Kabid Perencanaan bilang Kepala Dinas-nya mengalami mencret tapi kini bila sakit. Jangan banyak alasan karena masalah ini (banjir) sudah banyak dikeluhkan warga sehingga itulah alasan kami memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kalau seperti ini maka ini menunjukkan bahwa pihak PUPR tidak serius menyelesaikan masalah banjir,” tegas Ari dengan nada meninggi usai mendapat sanggahan dari perwakilan PUPR.

Situasi tegang sempat terjadi antara Ari dengan pihak PUPR namun pimpinan rapat berhasil mengatasi situasi tegang tersebut dengan segera merekomendasikan PUPU untuk segera menggunakan dana rutin yang sudah dianggarkan Pemerintah setiap tahun untuk dipergunakan.

“Sedangkan untuk masalah aliran air hujan yang ada disepanjang drainase mulai dari Desa Air Meles Atas-Sukarajo-Talang Rimbo hingga Air Sengak untuk dibahas bersama dengan sejumlah elemen. Mulai dari Lurah, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat sekiar aliran dranase, PUPR, BPBD, DLH dan Bappeda. Karena volume air yang mengalir di drainase kala hujan turun tidak bisa lagi menampungnya. Sehingga perlu ada dialog bersama membahas masalah itu karena saya yakin butuh anggaran besar untuk merencanakan sistem pemecah aliran air mulai dari atas hingga kebawa wilayah pusat kota Curup,” terang Mahdi yang diamini Rudi dan Fenny.[Damar]

Tidak ada komentar