Breaking News

Alumni SDN 3 Nekat Galang Dana Karena Kegoisan Pemda Pesibar

Melalui kamera amatir, tampak siswa-siswi SND 3 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung terpaksa menggelar UTS di halaman sekolah karena gedung mereka digusur paksa Pemerintah setempat
LAMPUNG -  Puluhna Alumni Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Pasar Krui Kecamatan Pesisir Barat Provinsi Lampung, nekat turun ke jalan untuk menggalang dana sebagai buntut dari sikap egois kepemimpinan Bupati Pesisi Barat.

Aksi penggalangan dana ini dilakukan sebagai wujud kepedulian alumni terhadap nasib siswa-siswi yang masih mengenyam pendidikan di SDN 3 Pasar Krui. Ironisnya, para siswa bersama guru tetap menggelar Ujian Tengah Semester (UTS) di halaman Sekolah karena tidak rela gedung sekolah yang mereka tempati digusur Pemerintah.

Padahal, Pemerintah Daerah setempat sebelumnya telah mengalokasikan dana melalui APBD tak sedikit dengan titik lokasi berada di Atar Labuai Kecamatan Pesisir Tengah dan pembangunannya sudah berjalan. Namun karena sikap tak bersahabat dengan dunia pendidikan akhir rencana tersebut dianulir dan memilih lokasi SDN 3 sebagai lahan baru. Sedangkan lahan yang lama kini tinggal sisa dari pekerjaan yang terkesan mubazir.

Terhadap masalah tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesibar justru bersikap tak peduli dengan nasib pada siswa dan guru SDN 3 dan membiarkan penggurusuran dilakukan secara sepihak.


Atas pesoalan tersebut, Ade dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemberantas Korupsi (LSM- GEPAK) angkat bicara, Menurut ade, Dinas Pendidikan KPB telah mencoreng cita-cita Negara ini yang jelas sudah ada di Undang-undang Dasar 1945 serta Pancasila, mencerdaskan kehidupan bangsa yang sama sekali tidak sesuai dengan prilaku yang ada didunia pendidikan.

Pada Senin siang (26 Maret 2018) para alumni SD N 3 yang di koordinator oleh Dedi chandra riza dengan rekan alumni lainnya turun kejalan mencari dana bantuan koin peduli SD N 3 sebagai partisipasi dukungan untuk penggalangan dana. Yang kemudian di serahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD,) dan yang menjadi pertanyaan awak media bahwa stateman Sekretaris Dinas PDK bertolak belakang dengan keterangan DPRD yang mengatakan bahwa untuk SD N 3 dananya sudah dianggarkan, sementara menurut DPRD belum pernah ada pembahasan masalah dana anggaran SD N 3 tersebut. Dan seharusnya sebelum pembongkaran sekolah, harus sudah disediakan bakal tempat sekolah baru. [DONGAH]

Tidak ada komentar