Breaking News

Menjamurnya Warung & Warem Liku Sembilan Jadi Ancaman Serius

Direktur Hutan Pendidkan UMB Sunaryadi dan Plt UPT Bukit Daun DLHK Provinsi Bengkulu Ading Fahruddin
BENGKULU – Menjamurnya warung disepanjang jalan kawasan hutan lindung Liku Sembilan Bengkulu-Kepahiang belakangan ini diduga bisa berpotensi ancaman serius secara massal.

Pasalnya, keberadaan warung dijalur tersebut lambat laun bisa menuai banyak gejolak besar bagi Pemerintah. Diantaranya, ancaman kerusakkan hutan dan habitat langka seperti bunga Raflesia diambang kepunahan. Bencana longsor dan tumbangnya pohon penyangga dipinggir jalan liku Sembilan bisa sewaktu-waktu menjadi ancaman bagi para pengguna jalan. Tak hanya itu, potensi konflik antar warga dengan pihak lain yang telah lama bermukim disepanjang jalur tersebut.

Yang paling ironis lagi ada beberapa warung yang pada waktu malam hari bisa disulap menjadi café lengkap dengan wanita penghiburnya. Hal itu jelas bukan rahasia lagi bagi banyak masyarakat khususnya mereka yang kerap melintasi jalur tersebut. Lucunya belum ada langkah atau upaya dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa setempat untuk melakukan penertiban karena mulai meresahkan karena diduga kuat ada praktek prostitusi.
 
Terhadap hal tersebut, wartawan RealitaPost.com, saat mencoba melakukan konfirmasi terkait kewenangan pengawasan hutan lindung di kawasan liku Sembilan menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Senin pagi (26 Maret 2018).

Kepala tersebut, melalui Plt UPTD Bukit Daun, Ading Fahruddin, ditemui diruang kerjanya, Senin pagi (26 Maret 2018), menjelaskan benar kewenangan atas kawasan hutan lindung disepanjang jalan liku Sembilan menjadi wilayah tugasnya yang disebut Kelompok Hutan Lindung Bukit Daun. Hanya saja sejak tahun 2016 silam pihak Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) secara resmi mendapatkan izin hak pemanfaatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dengan penataan batas disepanjang jalan liku Sembilan seluas 2.000 hektar. Itu dipertegas dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung.

“Jadi tugas kami hanya menerima laporan perkembangan program terhadap pihak-pihak yang sudah mendapatkan izin pengelolaan dengan berbagai macam kategori. Salah satunya seperti UMB dengan pemanfaatan KHDTK seluas 2.000 hektar. Termasuk UNIB juga dapat di kawasan Bengkulu Utara dengan luas 208 hektar. Untuk kawasan diluar itu kita terus melakukan pengawasan,” ujarnya.

Baru-baru ini pihaknya juga sudah mendapatkan laporan dari beberapa pihak yang intinya mulai meresahkan dengan menjamurnya warung disepanjang jalan liku Sembilan tersebut.”Laporan yang kita dapat itu dari Walhi dan ada dari masyarakat sehingga kita hari ini (kemarin) secara resmi menurunkan tim ke lapangan untuk memantau aktivitas warga disepanjang jalan tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Sunaryadi selaku Direktur Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), membenarkan hal tersebut. Adapun alasan atau tujuan UMB mengajukan hak pengelolaan dikawasan hutan lindung liku Sembilan tidak lain untuk menyelamatkan habitat langkah yang tumbuh disana sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat yang tinggal disana. Selain itu pemanfaatan hutan  dengan mengajak warga untuk menanam tumbuhan yang bisa memberikan keuntungan kedua pihak baik pemerintah dan warga setempat.

“Sebagai langkah awal yang tengah kita lakukan dengan pemasangan tanda batas seluas 2.000 hektar. Hingga kini prosesnya masih berjalan da nada beberapa kendala dilapangan yang ditemukan, seperti adanya penolakkan warga yang tinggal disana tidak mau dipasang tanda batas. Sesuai petunjuk dari Kementerian Kehutanan bahwa jika pemasangan tanda batas rampung baru dilakukan pendataan  dan dilanjutkan dengan sosialisasi. Namun itu nampaknya kita mendapatkan tantangan besar ditahap awal sehingga kami tentu sangat butuh dukungan besar dari banyak pihak,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Terhadap persoalan yang mengancam dari maraknya warung dan warung remang-remang disepanjang jalan liku Sembilan. Ia sudah memahami betul persoalan yang ada dan sudah berupaya melakukan langkah bersama melalui pendekatan secara informal mulai dari mahasiswa hingga para dosen yang terlibat. Namun UMB memiliki keterbatasan kewenangan.”Ya kalau nanti banyak penolakkan masyarakat dan gejolak lain yang tidak mau kita bantu pengembangan dan pengabdian yang kita lakukan maka silakan saja dicabut izinya. Namun kami tetap berupaya maksimal semampu kami,” terangnya.[Damar]

Tidak ada komentar