Breaking News

Pemda Dan DPRD Benteng Bahas 2 Raperda


Ketua DPRD Benteng, Tarmizi, S.Sos dan Ketua Pansus Raperda Insiatif Perlidungan Tenaga Kerja Lokal, Ir. Sucipto, MM
BENGKULU TENGAH – Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, secara resmi membahas 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Lembaga DPRD yakni Raperda Nomor 1 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Raperda Inisiatif Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dalam Sidang Paripurna yang digelar, Selasa pagi (03 April 2018).

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Bengkulu Tengah yang diwakili, Sekretaris Daerah, Muzakir Hamidi, S.Sos, Ketua DPRD, Tarmizi, S.Sos, Wakil Ketua I, Riko Zarian Putra dan Wakil Ketua II, Rahmad Ali, Perwakilan OPD dan Forkopimda Bengkulu Tengah.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Dalam pidatoBupati yang dibacakan, Muzakir, usulan Raperda Nomor 1 Tentang Pemilihan Kepala Desa dilatarbelakangi adanya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Agustus 2015 bahwa dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bertentangan dengan UUD 1945.

“Sehingga kami memandang perlu untuk dibahas karena dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ungkapnya.

Atas usulan tersebut, Pimpinan Sidang Paripurna DPRD Benteng menyatakan akan memberikan pandangan fraksinya dalam siding lanjutan yang kembali digelar Rabu (04 April 2018).

Anggota DPRD Bengkulu Tengah tengah menyimak rapat paripurna
Sementara itu, untuk usulan Raperda Inisiatif DPRD Benteng tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang dibacakan Ketua Pansus, Ir. Sucipto, MM, dalam pidatonya, ada 3 poin penting dasar usulan tersebut diajukan bersama Pemerintah. Diantaranya, pertama selama ini banyak tenaga kerja lokal yang berkerja di Perusahaan besar belum mendapatkan perhatian serius dari Perusahaan tempat mereka bekerja.

Apalagi jumlah perusahaan yang ada di Bengkulu Tengah mencapai 46 Perusahaan baik perusahaan Pertambangan, Perkebunan dan Perusahan Industri lainnya. Kedua, masih banyak perusahaan yang tidak memberdayakan tenaga kerja lokal dengan alasan SDM yang belum memadai sehingga masih banyak perusahaan mempekerjakan tenaga kerja diluar Bengkulu Tengah. Ketiga, masih rendahnya perlakukan pihak perusahaan yang kerap mengabaikan keselamatan tenaga kerja, jaminan kesehatan, upah yang masih dibawah standard dan lainnya.

“Ketiga poin itu kita rangkum sesuai dengan laporan yang kita dari masyarakat. Apalagi data jumlah tenaga kerja di Bengkulu Tengah mencapai 4.419 tenaga kerja dan ada sekitar 70 persen tenaga kerja lokal yang terserap. Hanya saja untuk tenaga kerja lokal dibidang jasa konstruktif atau proyek besar seperti proyek jalan masih kurang banyak diberdayakan,” ungkap Ketua BAPEM PERDA, Sekaligus Politisi fraksi PKS [DAMAR]

Tidak ada komentar