Breaking News

DPRD Kepahiang Sukses Gelar Paripurna LKPj Bupati Tahun 2017




RP, KEPAHIANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian LKPj Bupati Kepahiang Tahun Anggaran 2017. Rabu (02 Mei 2018)


Bupati Kepahiang, Hidayatullah, dalam laporannya menjelaskan bahwa jumlah pendapatan APBD Kepahiang Tahun 2017 (APBD setelah perubahan) sebesar Rp 613.129.213.589,57 (Enam Ratus Tiga Belas Millyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Delapan Sembilan Koma Lima Puluh Tujuh Sen).


Sedangkan ditinjau dari porsi belanja yang terealisasi maka jumlah belanja pegawai merupakan belanja terbesar yakni Rp 241 milliar lebih atau 37,2 persen. Diikuti dengan belanja Barang dan Jasa sebesar 29,62 persen atau Rp 165 millar lebih ari total belanja daerah. Lalu anggaran transfer sebesar Rp 128 milliar lebih dan dialokasikan ke Desa sebesar Rp 126 milliar lebih.

Terhadap LKPj Bupati tersebut, beberapa anggota DPRD Kepahiang memberikan rekomendasi yang dibacakan langsung fraksi PDI-P, Edewar Samsi. Rekomendasi itu menurut dia antara lain, pertama gambaran geografis sudah mencantumkan batas-batas wilayah namun beberapa wilayah masih dalam sengketa batas wilayah. 


Kedua, kondisi perekonomian Kabupaten Kepahiang hendaknya dapat disajikan secara ril dalam LKPj Bupati Tahun 2017 bukan data yang disampaikan tahun 2015. Untuk itu harap dimutakhirkan. DPRD juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan pada dokumen LKPJ halaman 15. Sama halnya dengan rekomendasi kedua, DPRD meminta bupati tidak memaparkan data pertumbuhan ekonomi tahun 2012.“Untuk dapat menggunakan data tahun 2017, agar data itu dapat dijadikan acuan untuk tahun berikutnya,” imbuhnya.


Rekomendasi selanjutnya, sambung Edwar, DPRD menyoroti realisasi program atau kegiatan di Dinas Dikbud, Dinkes, Sekretariat Daerah, Diskominfo Santik dan Inspektorat yang sudah dianggarkan berbagai kegiatan, namun tak terserap maksimal.“Agar pada perencanaan bupati bisa mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan realisasi anggaran tahun ini,” sampainya.(BENI/ADv)

Tidak ada komentar