Breaking News

Paripurna DPRD Kepahiang Terkait LHP BPK TA 2017

Juru Bicara Pansus DPRD Kepahiang Edwar Samsi menyerahkan hasil rekomendasi LHP BPK RI Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Hidayatullah Sjahid
Realitapost.com, KEPAHIANG – Sabtu pagi (09 Juni 2018), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Pansus terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2017.

Paripurna tersebut dihadiri langsung Bupati Kepahiang, Hidayutullah Sjahid, Wakil Bupati Netti, Sekdakab Samzami dan dipimpin Ketua DPRD bersama 2 unsur Pimpinan Dewan beserta anggota dan tamu undangan yang hadir.
Dalam kesempatan itu, juru bicara Pansus DPRD, Edwar Samsi, meminta kepada Bupati Kepahiang dapat menindaklanjuti semua catatan atau rekomendasi dari BPK terkait LHP tahun anggaran 2017.”Jadi Dari laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan 2017 ditemukan indikasi kerugian negara,’’ kata Edwar.

Kedelapan indikasi kerugian negara antara lain, satu adanya kelebihan pembayaran biaya  operasional belanja operasional pimpinan DPRD sebesar Rp 24.360.000 dan sudah dikembalikan. Kedua, pembayaran operasional pada sekretariat daerah Rp.666.000.000 dan belum disetor. Ketiga, kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan masjid agung senilai Rp 65.949.509 (belum disetor).
Keempat,  pertanggungjawaban  belanja barang dan jasa pada sekretariat daerah  Rp 200.581.230. (belum disetor). Kelima, realisasi pajak dinas pada sekretariat daerah, Bappeda, BKD, Dinas Perindustrian dan tenaga kerja Rp 944.585.486 telah ditindaklanjuti dan sudah disetor ke kas daerah Rp 563.937.365. Sisanya, Rp.380.937.121 harus diselesaikan dalam jangka 60 hari terhitung 28 Mei – 28 Juli 2018.
Keenam, pengadaan dan pertanggungjawaban belanja jasa konsultasi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Rp 43.826.167 (belum disetor). Ketujuh, pertanggungjawaban belanja perencanaan kebijakan satu pintu tidak sesuai ketentuan Rp 55.213.636 (belum disetor) dan Kedelapan, belanja jasa konsultasi pendataan dan pembuatan peta digital rumah tangga miskin pada Bappeda tidak sesuai ketentuan Rp 8.918.182. Serta menarik denda Rp 447.276 (belum disetor).

‘’Seharusnya kesalahan dasar itu tidak perlu terjadi mengingat biaya pembinaan SDM yang selalu dianggarkan setiap tahun,’’ sampai Edwar Samsi.(Adv/BENI)



Tidak ada komentar