Breaking News

Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu


Realitapost.com, BENGKULU - Lembaga DPRD Provinsi Bengkulu kembali menggelar rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 (sisa perhitungan), Selasa (26 Juni 2018).

Meski sempat tertunda namun akhirnya rapat tersebut bisa dilaksanakan yang dipimpin Edison Simbolon, dihadiri 19 anggota Dewan, Plt Gubernur yang diwakili Asisten II Yuliswani, dan para Kepala OPD dan Forkopimda Provinsi Bengkulu.

Fraksi PDI Perjuangan, disampaikan, Batara Yuda, pelaksaan APBD Tahun 2017. Beberapa hal yang disampaikan antara lain, 

1. Realisasi PAD dari target Rp 823 M tercapai 97,6 persen. Masih adanya potensi daerah belum digarap secara maksimal untuk dapat ditingkatkan lagi.

2. Terkait Silva yang masih terlalu besar sehingga perlu diminimalisir agar pelaksaan penggunaan anggaran harus bisa diserap semaksimal.

3. Belanja hibah tahun 2017 tercapai Rp 278 M sedangkan tahun 2016 mencapai Rp 370 M.

4. Evaluasi OPD yang banyak tidak terserapan anggaran tahun 2018 maka Plt diharapkan dapat melakukannya secara menyeluruh. Dan secara umum PDI Perjuangan menyatakak setuju untuk disahkan menjadi Perda.

Fraksi Demokrat, Emi Supiati, secara umum pelaksanaan APBD Tahun 2017 ada beberapa catatan diantaranya, sisa perhitungan anggaran yang dinai masih besar. Hal itu menunjukkan program pembangunan yang belum berjalan secara maksimal. Akhirnya fraksi Demokrat menyatakan setuju Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 (sisa perhitungan) untuk disahkan menjadi Perda.

Sementara itu, fraksi Gerindra, Junaidi, SP, bersama 5 fraksi Dewan  lainnya melalui juru bicaranya masing-masing secara umum menyatakan setuju Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 (sisa perhitungan) untuk ditindaklanjuti berikutnya menjadi Perda.

"Hendaknya kedepan kami harapkan catatan yang sudah disampaikan dapat menjadi peehatian serius agar pelaksaan kedepannya lebih baik. Meski Pemprov sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) penggunaan keuangan daerah bukan bearti tanpa masalah. Maka diharapkan masalah tersebut dapat dibenahi khususnya dimasing-masing OPD dan pada pembahasan APBD berikutnya untuk serius membahas secara bersama-sama," harapnya(Adv/Damar)

Foto Kegiatan




Tidak ada komentar