Breaking News

Komitmen Nasdem RL Perangi Praktek Korupsi Dipertanyakan!

REJANG LEBONG – Partai milik Surya Paloh Nasdem yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang tetap nekat mengusung Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Eks Narapidana Koruptor yakni terduga Abu Bakar, SH dan Edi Iskandar untuk menjadi Calon Legislatif di DPRD Kabupaten Rejang Lebong menuai polemik.

Pasalnya komitmen partai Nasdem Rejang Lebong dalam memerangi praktek korupsi di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dipertanyakan publik. Kedua Bacaleg yang diusung Abu Bakar dan Edi Iskandar sejatinya telah sah diputus majelis hakim pengadilan bersalah dalam kasus korupsi dan harus menjalani hukuman penjara.

“Makanya publik mempertanyakan sekali kenapa partai ini tetap nekat mengusung Bacaleg yang jelas-jelas mantan Eks Napi Koruptor dalam Pileg 2019 mendatang. Lalu, apakah tidak ada Bacaleg lain yang layak dicalonkan untuk maju dalam Pileg? Nah inilah yang membuat publik bertanya-tanya, ada apa dengan partai tersebut. Justru langkah nekat partai ini (Nasdem RL) mengusung Bacaleg Eks Napi berdampak pada citra partai dan kepercayaan masyarakat,” tegas pengamat politik Mirza Yasben, kepada wartawan online realitapost.com via selulernya, Minggu sore (22 Juli 2018).

Selain itu, sistem kaderisasi yang ada dalam tubuh partai Nasdem Rejang Lebong sejauh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga salah satu cara instan untuk memenuhi kebutuhan Bacaleg dalam Pileg 2019 disetiap Dapil dengan nekat memasukkan Eks Napi Koruptor sebagai figur untuk dipilih masyarakat.”Kan ini sangat aneh sekali kalau kita lihat faktanya. Apalagi masyarakat saat ini sudah cerdas. Meski pun Bacaleg Eks Koruptor ini katakanlah sudah menjadi orang baik tapi masyarakat tidak mau dibodohi lagi. Apa iya tidak ada figure atau calon yang lain untuk diusung,” tegasnya. 

Untuk diketahui bersama, kedua Bacaleg yang diusung Nasdem Rejang Lebong merupakan Eks Napi koruptor yakni Abu Bakar divonis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu terbukti melakukan penyelewengan beras miskin dan dijerat pasal 3 Jo Pasal 18 UU (Undang-Undang) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Vonis yang dijatuhkan selama 1 tahun penjara. 

Sedangkan Edi Iskandar, selaku kontraktor Proyek Pembangunan Pasar Atas Curup secara sah divonis hakim pengadilan  Tipikor Bengkulu hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta.(01)

Tidak ada komentar