Breaking News

Bawaslu Pesbar Rekomendasikan Pemungutan Ulang TPS 01 Rawas

RealitaPost.com, Pesibar - Pada hari rabu, 17 April 2019 Pukul 11.00 WIB Terdapat 2 (dua) orang pemilih atas nama ROSMARIA PASA RIBU dan MAGNALITA WITNES PANE mendatangi TPS 01 Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan melakukan pencoblosan pada 5 (Lima) surat suara yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden , DPD RI, DPR RI, DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN dengan menunjukkan Surat C6. Namun setelah dilakukan penelusuran ditemukan bahwa Surat C6 yang diberikan oleh petugas KPPS TPS 01 Pekon Rawas menunjukkan bahwa nama ROSMARIA PASARIBU dan MAGNALITA WITNES PANE berasal dari TPS 01 Kelurahan Petuaran Hulu Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatra Utara.

Bahwa ditemukan juga KTP atas nama ROSMARIA PASARIBU NIK 1812145908640001 beralamat di Kelurahan Petuaran Hulu Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatra Utara. Dan MAGNALITA WITNES PANE NIK : 1218146306890003 beralamat di Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatra Utara.

Bahwa berdasarkan TEMUAN dari sdr. ADRI WAHYUDI selaku Pengawas TPS 01 Pekon Rawas terhadap TEMUAN tersebut telah diruangkan kedalam FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU Nomor : 001/K.LA-12.06/HK.01.01/IV/2019 dengan merekomendasikan kepada KPPS TPS 01 Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk melakukan pemungutan suara ulang .

Menurut ABD. Kodrat, S, SH.,MH selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa terhadap Temuan tersebut terdapat pelanggaran administratif pemilu yang sebagaimana diatur  dalam pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 18 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal 372 ayat (2) huruf d berbunyi “pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
-Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan”.

Pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 3 Tahun 2019 berbunyi “pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut pemilih yanng tidak memiliki KTP-El dan tidak terdafatar di DPT dan DPTb

Pasal 18 ayat (2) huruf e Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 berbunyi “pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut pemilih yanng tidak memiliki KTP-El dan tidak terdafatar di DPT dan DPTb.(Ruskan)

Editot : Dian Marfani

Tidak ada komentar