Breaking News

Mendagri Ragukan Surat Pencabutan Nonaktif Sekdaprov


RealitaPost.co,m Bengkulu - Beredarnya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, mencabut keputusan penonaktifan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu (Sekda) Nopian Andusti di media sosial telah menjadi perbincangan luas. Padahal pihak Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu atau pun Kemendagri belum secara resmi  ada klarifikasinya.

Dikutip dari pemberintaan media daring tuntasonline.com. Menyebutkan dengan jelas bahwa Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo meragukan keabsahan dari potongan surat yang tersebar luas tersebut. 

Menyikapi informasi ini, TuntasOnline.Com mencoba mengkonfirmasi keabsahan Penggalan Surat yang beredar di Publik Bengkulu tersebut ke Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo pada Rabu (02/10/2019) melalui Via WhatsApp pribadinya. 

Dalam pesan tersebut, Tjahjo menerangkan bahwa dirinya meragukan keabsahan penggalan tersebut dan belum bisa berkomentar lebih jauh, hal ini lantaran surat tersebut merupakan bentuk surat tertutup namun tersebar luas ke publik dan membuat dirinya kaget menerima informasi tersebut. Lebih lanjut, dirinya meminta TuntasOnline.Com untuk menghubungi Kapuspen Kemendagri RI Bahtiar, namun sampai berita ini dionlinekan belum ada keterangan resmi dari Kapuspen Kemendagri RI. 

"Di WA saja ya, saya tdk bs komentar, surat tertutup kok bs sampai keluar," tulis Tjahjo di Pesan WhatApp pribadinya.

 
Sementara itu, menurut informasi yang beredar, Aduan Nopian Andusti kepada Kemendagri pada 15 September lalu telah mendapat respon, terkait penonaktifan dirinya sebagai Sekda Provinsi Bengkulu melalui surat dengan nomor 821/5322/OTDA tentang Pengaktifan kembali pejabat yang telah diberhentikan.

Dalam surat tersebut tertuang, Nopian Andusti melapor kepada Kemendagri bahwa dirinya telah dinonaktifkan dari jabatan tinggi madya sebagai Sekda Provinsi Bengkulu berdasarkan surat keputusan Gubernur Bengkulu nomor SK 821.L.1074 tanggal 13 September 2019 tentang penonaktifan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 pasal 144, pasal 145 ayat (1) poin b dan ayat (2) tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka mematuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Untuk itu, beredar kabar di Media Sosial yang dilampirkan penggallan Surat di mana, Kemendagri meminta Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah untuk segera mencabut keputusan Gubernur Bengkulu nomor SK 821.L.1074 tertanggal 13 September 2019 tentang penonaktifan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.(sumber:tuntasonline.com)

Tidak ada komentar