Breaking News

33 KKT Kota Ancam Boikot Dana Kegiatan Tabut

Bengkulu - Sebanyak 33 perwakilan Keluarga Kerukunan Tabut (KKT) "menyerbu" gedung DPRD Kota Bengkulu untuk menemui wakil rakyat guna mempertanyakan dugaan pemangkasan anggaran dana KKT tahun 2020.

Dalam pertemuan, hadir Wakil Ketua Komisi 3 Dediyanto, Nusuludin perwakilan Komisi 1 dan  Fatmawati S. Ag Anggota Komisi 3.

Perwakilan KKT, Junaidi Zul Wakil Ketua Harian menjelaskan maksud hearing mempertanyakan dana KKT ke Banggar (Badan Anggaran) soal alokasi dana jasa pembuatan tabut tahun 2020 yang dipangkas oleh Dinas terkait.

"Kami mempertanyakan kejelasan dana untuk tabut dipangkas menjadi Rp 2 juta untuk tahun 2020. Padahal tahun 2019 dana itu dialokasikan Rp 6 juta. Dua tahun sebelumnya Rp 10 juta (2018)," ujarnya

Hal senada juga diutarakan, Ketua Kerukunan Tabut Budaya Provinsi, Idramsyah, S. Sos, bersama 33 Kerukunan Keluarga Tabut (KKT), mendatagangi kantor DPRD Kota untuk menemui Anggota Badan Anggaran (Banggar) yang kabarnya dipangkas menjadi Rp 2 juta dari alokasi sebelumnya (2019) Rp 6,2 juta per Kelompok.

"Kami mempertanyakan kenapa isu pemangkasan itu kenapa tidak disampaikan kepada KKT Tabut. Justru kami dapat info tersebut dari sumber lain. Kalau memang hanya Rp 2 juta, lebih baik tidak usah dianggarkan. Karena dana itu sangat tidak rasional bahkan kerap menggunakan dana pribadi demi kelestarian budaya adat Bengkulu," tegasnya.

Ironisnya lagi, lanjut dia, Penkot terkesan tidak peduli dengan kelestarian budaya tabut selama 7 tahun besaran dana pelaksanaan terus mengalami penurunan angka dari Rp 10 juta pertahun, kini Rp 6 juta dan tahun 2020 cuma diajukan Rp 2 juta.

Menanggapi hal itu, Dediyanto, meminta agar perwakilan KKT segera berdiskusi dengan Diknas terkait adanya penurunan alokasi dana kegiatan tabut agar terjadi persamaan persepsi dalam usulan anggaran yang kini dalam proses pembahasan.

"Ini mungkin yang bisa kita contohkan soal usulan anggaran pengadaan musik dhol yang awalnya kecil bisa bertambah. Makanya kami minta dengan hearing ini bisa kita bangun persamaan persepsi sehingga dalam proses pembahasan akan disampaikan ke Dinas Pendidikan," ungkap Dediyanto.(gol)

Tidak ada komentar