Breaking News

Pasca Banjir, DPRD Kepahiang Gelar Audiensi Pemdes Air Hitam Dan Tanjung Alam

Realitapost.come, Kepahiang - DPRD Kepahiang menggelar audiensi perwakilan Pemerintah Desa dan warga Air Hitam dan Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas pada Senin (25/11/2019) di ruang rapat Banggar DPRD Kepahiang. Tujuan audiensi ini meminta pertimbangan DPRD Kepahiang terkait masalah pascabencana banjir yang melanda dua desa tersebut beberapa waktu lalu.

Kades Tanjung Alam, Feri berujar, bantuan yang diterima warga pascabencana tidak mampu memulihkan keadaan seperti sedia kala. Kini warga mengaku tanah dan lahan perkebunan mereka seperti tak berharga.

"Kami bersyukur sudah mendapat bantuan, namun itu tidak maksimal, karena bantuan yang kami terima hanya bantuan sembako, supermie dan lain-lain. Tapi bantuan untuk kami mampu meningkatkan kualitas hidup seperti sedia kala belum pulih benar. Kami berharap dewan bisa membantu kami mempertemukan dengan pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten dan juga pihak PLTA Musi," ujarnya pada rapat audiensi yang dipimpin Ketua DPRD Windra Purnawan, SP tersebut.

Ia juga menyebut, secara keseluruhan yang terdampak banjir ada empat desa, yakni Tanjung Alam, Air hitam, Suro Bali dan dan Cugung Lalang.

Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Andrian Defandra, SE, M.Si menjelaskan, disinggung masyarakat tanjung alam mengenai pembangunan jembatan di desa tersebut,dijelaskan andrian bahwa pemerintah daerah khususnya DPRD sudah pernah menganggarkan pembengunan jembatan di tanjung alam pada 2016 tetapi karena ada aturan pengurangan anggaran hingga 10 % terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat maka jembatan pada waktu itu dirasionalisasi,saya sendiri mungkin pak kedes masih ingat pada waktu itu kita gotong royong dengan dana pribadi memperbaiki jembatan,pada 2017 jembatan ini dianggarkan lagi tetapi pada saat itu saat itu saat evaluasi gubernur anggaran ini dicoret karena pada APBD provinsi melalui perencanaan sudah dianggarkan tetapi karena lelang yang terlambat pada waktu itu hingga ditunda kembali,Pada 2018 pemerintah provinsi sudah melakukan penataan aset dan inventaris hingga ada peraturan yang tidak boleh melakukan pembangunan yang bukan merupakan aset kabupaten dan untuk jembatan tanjung alam itu masuk aset provinsi,saya ingin masyarakat tahu dan juga harus memahami aset-aset atau wewenang masing-masing pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Windra Purnawan memastikan segera memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemkab Kepahiang,BPBD Kepahiang,Manajemen PLN Dalkit Bengkulu (PLTA Musi)dan masyarakat Desa terdampak banjir ini.

"Saya segera memastikan Sekretaris Dewan untuk menjadwalkan pertemuan dengan dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati Kepahiang, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pihak direksi PLTA Musi untu duduk bersama membahas pascabencana yang utamanya di Tanjung Alam dan Air Hitam," kata Windra.(ben)

Tidak ada komentar