Breaking News

Menindak lanjuti butir kesepakatan dalam hasil Rapat Dengar Pendapat umum DPRD Kepahiang Bersama PT PLN (Persero) UIK Sumbagsel UPDK Bengkulu terhadap penanganan pasca bencana banjir desa Tanjung alam dan desa air Hitam,Pada hari ini Jum'at (06/12/2019) DPRD Kepahiang dipimpin Ketua DPRD Windra Purnawan,SP dengan anggota Haryanto,MM,Candra,Okta Sinopa, Taswinnata Diningrat dan Hamdan Sanusi,S.Sos melakukan peninjauan lokasi terdampak banjir desa Tanjung Alam dan Air Hitam kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Dalam penyampaian nya kepala desa air hitam Arpan Tauzi mengatakan

"Pada hari DPRD Kepahiang sudah menepati janjinya dalam peninjauan lokasi terdampak banjir yang merupakan salah satu butir kesepakatan dalam berita acara RDPU Kita apresiasi hal ini dan kami mewakili masyarakat merasakan kehadiran wakil kami pada pasca bencana ini,untuk saat  kami memikirkan tentang kehidupan anak cucu kami kedepan, jika musim hujan pada saat seperti ini kami selalu khawatir akan desa kami setelah mengalami banjir ini,yang tentu saja bisa mengancam jiwa warga desa,"sampai Arpan tauzi.

Dalam penyampaiannya ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan,SP didampingi anggota DPRD dan Manajer PLN UPDK Bengkulu I Nyoman Buda mengatakan
"Kita tidak memungkiri bahwa salah satu penyebab banjir ini adalah karena bendungan PLTA Musi, dengan menggunakan rakit tradisional tadi kita sudah menyaksikan sedimentasi pada sungai yang mengelilingi desa air hitam dan Tanjung alam ini sudah sangat membahayakan tidak dipungkiri dengan ada nya bendungan ini sedimentasi yang ada terjadi sampai ke hulu, yang menyebabkan genangan air, jadi kedepan kita berharap prioritas pertama adalah pengamanan warga jangan sampai ada korban jiwa, yang kedua kita masih menunggu hasil dari unib menegenai rekomendasi tindak lanjut studi banjir dan genangan air DAS Musi serta penanganan pasca  banjir mengenai proses pengerukan yang diharapakan bisa meminimalisir kejadian banjir, yang ketiga kita minta kepada pihak manajemen PLTA Musi untuk menempat orang-orang bisa dari warga desa maupun dari pihak PLTA sendiri untuk memantau titik-titik lokasi yang kemungkinan air nya cepat naik, dan memberikan laporan kepihak PLTA,"ujar Windra Purnawan,SP

Sedang kan I Nyoman Buda  selaku
Manager PLN unit pelaksana pengendalian pembangkitan (UPDK) Bengkulu menyampaikan
"Jadi kemaren sudah di bahas secara bersama-sama maka kita akan menyiap kan langkah-langkah Antara lain kita akan lakukan pengerukan pada tahun 2020, ada nya pembebasan lahan karena dari info yang kita dapat kan khusus desa air hitam sudah masuk zona merah,sedang kan untuk ganti untung kita punya mekanisme dan memerlukan waktu karena ini perusahaan negara dan aset negara maka perlu kita jaga dan tidak mungkin kita lakukan dengan gegabah dan tergesa karena hal ini jangan sampai menyalahi mekanisme dan aturan yang ada,PT PLN ini BUMN ada aturan perundangan dan mekanisme yang mesti di lalui menyikapi hal ini," Ujar I Nyoman Buda.

Ditempat yang sama tokoh masyarakat desa Tanjung alam Armin jaya mengatakan
"Kita dari pihak masyarakat masih dengan tuntutan untuk ganti untung khusus nya area pemukiman,kalau hal-hal lain nanti la kita bicarakan,dan kita juga memahami semua nya butuh proses dan memerlukan waktu tetapi kalau bisa pada tahun 2020 nanti bisa selesai,"ujar Armin jaya.

Tidak ada komentar