Warga Desa Way Haru Ancam Boikot Pemilu 2024

REALITAPOST. COM, PESISIR BARAT -- Muhammad Rozi, salah satu tokoh adat Say Batin Desa Way Haru Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dengan tegas menyatakan bahwa warga ditiga Desa Kecamatan Bangunan mengancam akan melakukan boikot dalam Pemilu serentak 2024 mendatang. 

Hal itu bukan tanpa alasan. Sebab selama puluhan tahun bahkan beberapa kali tahun politik warga disana selalu menerima janji manis para politikus saat Pemilu. Mulai dari janji akan membangun jalan Provinsi dari Desa Way Haru menuju Way Heni, akses penerangan hingga jembatan kalau terpilih. 

"Apa gunanya kami ikut Pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, kalau nyatanya nasib warga Desa kami tidak ada perubahan. Apalagi kini ada program Jokowi, Indonesia terang namun kini tidak pernah dirasakan," tegasnya. 

Yang lebih ironis dan miris lagi, nasib warga Desa Way Haru sudah 3 kali bergabung ditiga Provinsi yang berbeda yakni Provinsi Sumatera Selatan, Kresidenan Bengkulu dan kini Provinsi Lampung. Bahkan, sudah juga bergabung ditiga Kabupaten, yakni Kabupaten Lampung Utara, Lampung Barat dan Kini Kabupaten Pesisir Barat. 

Seperti diketahui bersama bahwa salah satu masalah yang tidak pernah mampu dituntaskan Bupati Pesisir Barat 2 periode, Agus Istiqlal adalah soal izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Sebab akses masuk Desa Way Haru Kecamatan Bangkunat lebih kurang 16 Km masuk wilayah Kawasanan Taman Nasional Bukit Barisan Sebelat (TNBBS) sehingga harus ada persetujuan dari KLHK. 

Bisa dipastikan sampai akhir masa jabatan Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal ini, sebanyak belasan ribu warga Kecamatan Bangkunat Desa Way Haru tidak akan menikmati pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik dan internet. 

Belum lama ini, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal dalam program podcast yang pernah dipublish di Jakarta, mengatakan bahwa jalan penghubung yang terdapat di daerah Ujung Krokos sampai Way Penipahan ketika hujan deras susah untuk dilalui sedangkan jika melewati laut dengan kondisi ombak yang sangat tinggi akan menimbulkan resiko masyarakat yang melewatinya.

"Perlu dibangun jembatan untuk menghubungkan daerah menuju Way Penipahan, untuk pengajuan sudah sering kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Tinggal menunggu dari pusat untuk tindak lanjutnya dikarenakan daerah ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), setelah peninjauan ini akan kita laporkan kembali ke pusat bahwa kondisinya sekarang sudah tambah parah" benernya. (Red)